Pemilos adalah Miniatur Pemilu

          Pemilihan ketua Osis (pemilos) di sejumlah SLTA di Kulonprogo yang berlangsung bulan September-Oktober dipandang sebagai pesta demokrasi bagi siswa. Kegitan tersebut  sangat efektif dijadikan sebagai wahana pembelajaran nilai demokrasi dan budaya politik bagi pemilih pemula (siswa).

Demikian dikatakan Marwanto S.Sos, anggota KPU Kulonprogo saat membuka kegiatan Pemilos di MAN 2 Wates (Sabtu, 26/10). Marwanto yang didampingi anggota KPU Kulonprogo lainnya, Tri Mulatsih MA, mengatakan kegiatan ini merupakan tahun kedua KPU Kulonprogo mendampingi sejumlah sekolah menyelenggarakan Pemilos.

“Kami melihat pemilos meruapakan maniatur pemilu yang bisa dijadikan bekal siswa untuk memasuki atau mengikuti ajang pemilu nasional. Makanya kita upayakan prosedur dan tahapan pemilos disesuaikan dengan standar pemilu.”, katanya.

Sedangkan Tri Mulatsih MA menambahkan, meski pihaknya memiliki agenda yang padat terkait tahapan pemilu 2014, tetap berusaha meluangkan waktu memonitoring kegiatan pemilos.

Kendala Pemilos.

Guru PKN MAN 2 Wates, Drs Amir Ma’ruf MA mengapresiasi KPU Kulonprogo yang konsisten mendampingi kegiatan pemilos. Hanya saja untuk pelaksanaan kegiatan pemilos masih menemui berbagai kendala. Kendala paling utama, terutama bagi sekolah yang kemampuan ekonominya terbatas, adalah pembiayaan.  “Menurut hemat kami, sebaiknya kegiatan pemilos dianggarkan lewat APBD saja, dinunutkan di salah satu SKPD Pemda”, ujarnya.

Marwanto  membenarkan bahwa di sejumlah kabupaten telah menganggarkan kegiatan pemilos. “Mereka menganggarkan lewat kantor Kesbangpol, dengan mata anggaran “pendidikan politik untuk pemilih pemula”, tandasnya.***

Komisioner KPU Kulonprogo, Marwanto S.Sos dan Tri Mulatsih S.Pd., MA bersama Kepala Sekolah MAN 2 Wates di acara Pemilos

KPUD Segera Menetapkan Zona Kampanye

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan KPU No 15 tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Peraturan KPU No 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo akan segera menetapkan zona (lokasi) pemasangan alat peraga kampanye.

KPU kabupaten  sudah mendapat masukan dari PPS (melalui PPK) tentang titik-titik lokasi (zona) untuk pemasangan alat peraga kampanye. Zona yang diusulkan PPS tadi sudah merupakan hasil koordinasi dengan kepala desa/lurah. Di setiap desa/kalurahan bisa terdiri dari satu atau lebih zona, tergantung besar kecilnya desa/kalurahan yang bersangkutan.

Sesuai dengan surat edaran KPU No 664/KPU/IX/2013 tertanggal 30 September 2013 (angka 4), zona kampanye tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam bentuk keputusan. “Sebenarnya zona (lokasi) yang diusulkan oleh teman-teman PPS sudah dapat kita tetapkan, hanya saja masih perlu penamaan yang baku. Misalnya ruas jalan dari tugu Deandeles ke utara sampai perbatasan Desa Bojong, itu perlu penamaan yang baku.”,  kata Warsono SH, penanggung jawab Divisi Hukum KPU Kulonprogo.

Dalam rapat koordinasi antara KPUD dengan instansi Pemda, Selasa (1/10) lalu memang belum dicapai kesepakatan produk hukum untuk mengatur lebih jauh jika ada pelanggaran  terhadap pemasangan  alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan. Pihak Pemda beranggapan poruk hukum yang tepat untuk mengatur hal tersebut dalam bentuk peraturan bersama antara Pemda dan KPUD. Sedangkan di pihak KPUD berpendapat, sesuai surat edaran KPU No 664/KPU/IX/2013, produk hukum untuk menetapkan zona kampanye adalah keputusan KPU kabupaten.***